DKI Jakarta – eksekutif Provinsi DKI Ibukota Indonesia terus memprogramkan acara Kartu Ibukota Indonesia Terampil (KJP) pada tahun 2025 guna membantu anak usia sekolah memenuhi permintaan dasar pendidikan.
"Di tahun 2025, KJP masih permanen diprogramkan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia Purwosusilo ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Alasan pemerintah melanjutkan KJP salah satunya oleh sebab itu kegiatan sekolah swasta gratis masih di kajian antara lain terkait kriteria sekolah sasaran kemudian skema penyalurannya.
Selain itu, pemerintah juga masih menyiapkan regulasi pada bentuk peraturan area (Perda) tentang Sistem Pendidikan dalam Jakarta.
"Kalau nanti perdanya sudah ada selesai, kita buat pergubnya serta turunannya secara teknis. Saat ini perda itu sudah ada disampaikan pada DPRD DKI," kata dia.
Lalu, apabila regulasi telah ada, pemerintah masih diperlukan melakukan sosialisasi ke sekolah swasta dan juga masyarakat.
"Kita juga sosialisasi ke pengelola sekolah swasta. Kalau selesai dalam tahun 2025, Perda-nya kita buat Pergub-nya. Kita sosialisasikan, kita FGD-kan. Seperti apa supaya benar-benar kegiatan sekolah gratis itu bukan ada yang digunakan tercederai. Semua bahagia," jelas Purwosusilo.
Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD DKI DKI Jakarta Khoirudin meyakinkan acara KJP tetap berlanjut. Hanya saja, kata dia, komponen yang tersebut ada cuma mengakomodir tambahan biaya sekolah. Seperti seragam sekolah, sepatu, topi, kemudian peralatan sekolah lainnya.
“Sebenarnya komponen KJP itu untuk biaya sekolah. Sekarang sekolahnya udah gratis. Jadi KJP ada cuma untuk beli sepatu, kaos kaki, celana, baju, topi, dasi serta perlengkapan sekolah lainnya,” kata dia.
Sebelumnya, DPRD DKI Ibukota Indonesia telah dilakukan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp91,3 triliun untuk mengentaskan seluruh acara prioritas Pemprov DKI, salah satunya kegiatan sekolah Gratis, baik negeri maupun swasta. Adapun inisiatif sekolah gratis sudah pernah dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun.
Artikel ini disadur dari DKI tetap memprogramkan KJP pada tahun depan
