DKI Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada keadilan pendapatan per kapita 10 ribu dolar Amerika Serikat secara nasional pada tahun 2030.
Airlangga di sela hadir di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 pada Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa pada waktu ini rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.
"Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Layanan Domestik Bruto/PDB) kita yang digunakan hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 dapat mencapai 10 ribu (dolar AS)," kata Airlangga.
Meski begitu, ia menyebutkan bahwa ketika ini terdapat wilayah yang digunakan pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar Amerika Serikat seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, serta Sulawesi Tengah.
"Hari ini GDP di Ibukota 20 ribu (dolar AS). Banyak wilayah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita telah di dalam berhadapan dengan 10 ribu," ucap Airlangga.
Oleh oleh sebab itu itu, Airlangga mengundang semua pihak diantaranya Kamar Dagang lalu Industri (Kadin) agar mengambil bagian berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat di dalam 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Nusantara bisa jadi pergi dari dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.
"Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini bukan hanya sekali berbasis pada regional tetapi secara nasional," ucapnya.
Salah satu upaya strategis yang digunakan diwujudkan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN berubah menjadi kawasan pertama di dalam dunia yang mengangkat isu dunia usaha digital ke pada kerja sejenis multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.
Dalam penghadapan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang mana bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.
"Dengan Digital Economy Framework Agreement yang digunakan perusahaan as usual kegiatan ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka dunia usaha ASEAN bisa saja meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Negara Indonesia bisa jadi 600-800 miliar dolar AS," terangnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan kesetaraan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, serta perdagangan.
Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka prospek baru bagi ekspor juga impor yang menggalang pertumbuhan dunia usaha nasional.
Selain itu, institusi belajar juga berubah menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam bermacam daerah, sehingga daya saing Indonesi di tingkat global semakin kuat.
"Pemerintah yakin, kita mampu lakukan dengan menyokong pemerataan, lembaga pendidikan juga juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor," kata Airlangga.
Artikel ini disadur dari Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
