Jakarta – Kabinet Prabowo Subianto juga Gibran Rakabuming Raka setidaknya akan berisi 108 orang, terdiri dari 49 nama yang dimaksud dipanggil ke Kertanegara pada Awal Minggu (14/10/2024), juga 59 nama yang tersebut dipanggil Prabowo ke kedudukan yang dimaksud mirip pada Selasa (15/10/2024).
Jumlah khalayak pada kabinet ini yang cukup banyak memunculkan sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya peneliti lalu akademisi. Besarnya kabinet Prabowo dan juga Gibran ini menyebabkan kegelisahan terhadap beban keuangan negara.
Para peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat besarnya kemungkinan pembengkakan anggaran untuk membiayai upah para kandidat pejabat negara itu. Potensial pembengkakan belanja itu dengan membandingkan total 108 kandidat dengan kabinet era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mana belaka 51 orang.
“Semakin banyaknya perwakilan menteri yang dimaksud diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, diantaranya upah para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, sarana kantor, hingga pembayaran pendapatan pensiun bagi menteri dan juga delegasi menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, diambil hari terakhir pekan (18/10/2024).
Celios memperkirakan adanya kemungkinan pembengkakan anggaran hingga Simbol Rupiah 1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk. Angka ini belum di antaranya beban belanja barang yang dimaksud timbul akibat konstruksi infrastruktur kantor/gedung lembaga baru.
Potensi pembengkakan anggaran itu memperhitungkan beban biaya gaji, tunjangan, dan juga operasional menteri serta perwakilan menteri era Jokowi yang tersebut sebanyak 51 pendatang dengan estimasi nilai Mata Uang Rupiah 387,6 miliar per tahun. Sedangkan era Prabowo dengan estimasi 108 warga bermetamorfosis menjadi Simbol Rupiah 777 miliar per tahun.
Dengan begitu ada peningkatan anggaran Mata Uang Rupiah 389,4 miliar per tahun dari kabinet era Jokowi dengan Prabowo setiap tahunnya. Maka, bila peningkatan anggaran itu dikali lima tahun atau selama masa jabatan Presiden Prabowo total peningkatan anggaran sekitar Rupiah 1,95 triliun.
“Estimasi ini adalah perhitungan simpel dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan yang dimaksud belum satu di antaranya biaya pembangunan infrastruktur kompleks baru. Angka yang tersebut lebih lanjut presisi dapat dihitung lebih lanjut detail pasca terbentuknya Kementerian yang mana baru,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Massa Wahyudi Askar.
Celios juga mencatat, dari total 108 kabinet itu mayoritas memiliki latar belakang politikus dengan proporsi sebesar 55,6% atau 60 warga dari 108 kandidat yang telah lama dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Proporsi profesional teknokrat hanya sekali sebesar 15,7% atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3%), pelaku bisnis (7,4%), tokoh agama (4,6%), dan juga selebriti (2,8%). Sayangnya, hanya saja 5,6 persen yang mana berasal dari kalangan akademisi.
Dari sisi gender, perempuan yang namanya dipanggil untuk mengisi kabinet cuma 9,3% atau beberapa jumlah 10 kandidat, sedangkan sisanya adalah laki-laki dengan jumlah total sebanyak-banyaknya 98 warga atau setara 90,7% dari total nama yang digunakan dipanggil.
Mengenai kabinet Prabowo yang dinilai ‘kegemukan’, Ketua Sektor Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesi (Apindo) Sutrisno Iwantono mengungkapkan rakyat bisa jadi tambahan dulu meninjau langkah Prabowo pada membentuk kabinetnya. Namun masyarakat kekal harus mengawasi dampak yang kemungkinan besar bisa saja ditimbulkan.
“Yang penting tuh bagi kita ini jangan sampai oleh sebab itu kabinetnya jadi gemuk kemudian malah menyebabkan berbagai peraturan. Biasanya munculnya Kementerian baru atau kekuasaan itu wujudnya adalah menimbulkan peraturan ya. Peraturan baru itu lah yang digunakan seringkali menciptakan keberadaan bidang usaha berubah menjadi lebih lanjut sulit,” kata Iwantono untuk CNBC Indonesia, dikutipkan Hari Jumat (18/10/2024).
Banyaknya regulasi kemudian birokrasi menimbulkan gerak planet perniagaan bermetamorfosis menjadi kurang efisien pada di menjalankan kegiatan ekonomi. Hal itu kontradiktif dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang cipta kerja untuk memangkas regulasi.
“Kita khawatirkan ke situ. Oleh sebab itu, tolong kalau ada kementerian baru ya jangan sampai terus orientasinya mengeluarkan perizinan, mengeluarkan peraturan. Karena itu pasti berubah jadi penghambat bagi kita,” ujar Iwantono.
Next Article Menteri Hal ini Tiba-tiba Minta Sri Mulyani Pangkas Target Utang Prabowo
Artikel ini disadur dari Kabinet Gemuk Disoroti, Keuangan Negara Bisa Terbebani