Pada 21 Mei lalu, Dipo Alam menyatakan protes yang disampaikan oleh Frans Magnis tidak benar bahwa SBY tidak pernah memberikan perhatian kepada kelompok minoritas. “Jadi kata-kata Pak Magniz itu, maaf kata ya, dia matanya dangkal. Melihat Indonesia seolah-olah yang hanya ada di TV dengan adanya konflik-konflik begitu,” kata Dipo.

“Dipo Alam lancang! Tidak berkarakter,” kata Adnan. Menurut Adnan, kondisinya terlalu ironis jika presiden SBY menerima penghargaan dari lembaga dengan misi kebebasan beragama, sedangkan masih banyak kelompok yang tertindas atas nama agama di Indonesia.

Mengenai komentar Dipo yang menyatakan bahwa sejak zaman Bung Karno, bahkan sejak zaman Jepang, kekerasan terhadap minoritas sudah ada, Adnan menyatakan yang kurang dari pemerintahan SBY adalah penindakannya. “Pada zaman Bung Karno dan Soeharto ada state intevensi untuk menghentikan, di SBY tidak ada,” kata Adnan.

Adapun Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Imdadun Rahmat, menyatakan hal tersebut menjadi cerminan keprihatinan atas adanya fakta peningkatan kekerasan dari tahun ke tahun tanpa ada tanda-tanda pemerintah bersikap responsif terhadap hal ini. “Hal tersebut juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani pluralitas yang dimiliki Indonesia,” kata Imdadun.

(BS/IM/**TMP)

Informasi lain :

“PAN sejak awal telah mengusulkan bahwa caleg harus membuat rekening khusus, karena ini kebijakan partai, maka harus dilaksanakan,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN, Viva Yoga Mauladi melalui pesan elektronik di Jakarta, Sabtu (4/5).

Viva mengatakan, rekening khusus dana kampanye tersebut juga dapat membantu partai dalam membuat laporan keuangan saat kampanye. Dengan begitu akan lebih mudah melaporkannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, kata Viva, PAN memandang transparansi anggaran kampanye melalui pembuatan rekening caleg PAN menjadi sebuah prestasi demokrasi yang dapat mewujudkan pemilu yang prosedural, baik dan benar.

Viva mengemukakan, peraturan internal partai ini berlaku untuk seluruh caleg DPR, DPD maupun DPRD.
Artinya, PAN dan para calegnya siap apabila sewaktu-waktu dilakukan audit terhadap dana kampanye partai maupun caleg.

KPU tengah merancang naskah Peraturan KPU tentang dana kampanye, yang salah satunya mewajibkan caleg memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi. Terkait hal tersebut, Viva mengatakan, PAN menunggu regulasi KPU secara resmi karena sangat baik bagi kehidupan demokrasi politik ke depannya.

(BS/ND/**ANT)

Informasi lain :

“Jika kita mengacu pada pasal 2 ayat 1 yang menjadi dasar hukum dalam mengajukan pailit sebuah Badan Usaha bahwa UU Kepailitan tidak mengatur besar kecilnya Utang. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa UU Kepailitan tidak mempermasalahkan kalau asset suatu perusahaannya lebih besar daripada utangnya,” ungkap Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Victor Santoso Tandiasa (VST).

Hal itu kemukakannya saat memberikan sambutan diskusi Ilmiah bertema ‘Mengungkap Konspirasi Mafia Hukum Dalam Kepailitan (Pasal 2 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)’ yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, di Universitas Esa Unggul Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Victor, berbagai putusan pailit dari Pengadilan Niaga saat ini banyak perusahaan dinyatakan pailit karena hanya memiliki sedikit utang, padahal perusahaan memiliki asset jauh lebih banyak dan dari segi keuangan masih kuat.

“Akibat dari kepailitan, maka direksi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurusi harta perusahaan yang sudah menjadi budel pailit,” terang dia.

Pada dasarnya, lanjut Victor, kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditur. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditur yang dapat mengajukannya. Sepanjang kreditur tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, hakim wajib menyatakan debitur pailit.

“Dasar dari putusan majelis hakim, adalah terpenuhinya syarat-syarat pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan P¶KPU),” ujar Victor.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI H. Nudirman Munir, SH.,MA.,MH menerangkan bahwa sejak disahkan dan berlaku efektifnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (disingkat UUK-PKPU) dimana menjadi panggung sejarah mengenai perkara kepailitan di Indonesia. Sejalannya waktu dimana perekonomian semakin kompleks dan perubahan paradigma hukum yang cepat dimasyarakat mulai tampak kelemahan-kelemahan yang mungkin dahulu tidak terpikirkan ataupun dikesampingkan namun memiliki dampak yang sangat fatal.

“Terdapat kekosongan hukum dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum, mafia hukum di Peradilan Niaga,” cetus Nudirman.

Nudirman menyebutkan ada beberapa jenis permasalahan hukum yang ada di UUK-PKPU adalah sebagai berikut: Pertama adalah syarat kepailitan yang terlalu sederhana serta tidak relevan lagi yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU. Kedua, Insolvensi adanya di akhir pada saat proses pemberesan harta pailit yang menyebabkan pihak-pihak yang tersangkut sering tidak mengetahui secara pasti berapa harta debitor dan banyak perusahaan yang masih solven dipailitkan.

“Sudah seharusnya UUK-PKPU dirubah untuk mengikuti perkembangan zaman dan perubahan terutama dalam syarat kepailitan (Pasal 2 ayat 1),” pungkasnya.

(BS/IB)

Informasi lain :

“Hal tersebut yang membuat kita miris, cita-cita dan tuntutan reformasi seakan dilupakan bahkan tak dilihat lagi. Rakyat lagi-lagi menjadi korban yang mengatas namakan Reformasi,” ujar Ketua Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional (HAMAS Unas) Feri Agus Setyawan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan aksi demonstrasi peringati 15 tahun reformasi di depan Gedung DPR RI, Rabu (22/5).

Dalam pantuan berita9.com, para pendemo yang menamakan dirinya Unas Bergerak menggelar spanduk dan poster bertuliskan ‘Mosi Tidak Percaya terhadap partai politik, berantas KKN dan Jaga kedaulatan NKRI, serta 15 Tahun Reformasi untuk siapa? Tuntaskan pelanggaran HAM’.

Menurut Feri, KKN masih ada bahkan tumbuh subur dengan berbagai trik baru nan canggih. Kasus Pelanggaran HAM yang menyelimuti negeri ini pun lenyap ditelan bumi. Pada saat awal Rezim Orba berkuasa hinggah runtuh pelanggaran HAM tak tuntas dari penyelesaiannya. Isu penuntasan kasus HAM hanya menjadi hisapan jempol belaka bagi keluarga, kerabat, dan kawan seperjuangan.

“Reformasi pada akhirnya lebih banyak meninggalkan luka dan duka bagi Rakyat Indonesia,” ungkap dia.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut, pihaknya menyuarakan pertama, tolak kenaikan Harga BBM dan pengadaan BLT. Kedua, tuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berikutnya, tegakan Hukum dan Pelaksanaanya di Indonesia. Keempat, berantas praktek KKN dan Jaga kedaulatan NKRI.

“Selanjutnya kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Partai Politik dan mendesak agar diberikan pendidikan berkualitas untuk reluruh rakyat Indonesia,” tukas dia.
(BS/IB)

Informasi lain :

“Ini terbukti dengan adanya penggusuran warga Srikandi, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur. Tak kenal lelah memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah yang sudah didiami puluhan tahun,” ungkap Ketua FKTMB Muhammad Huda saat berbicara berita9.com di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurutnya, warga Srikandi merasa tak rela kehilangan tempat tinggalnya setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggusur warga.

“Negara merampas tanah rakyat,” ucapnya.

Dijelaskan dia, sejak orde baru berkuasa tanah milik warga Jatinegara Kaum tersebut dirampas oleh militer. Maka sejak tahun 1965, tanah itu diklaim “tanah negara”, dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. PT. Buana Estate, lanjut Huda, perusahaan milik keluarga pengusaha Probosutedjo tersebut dinyatakan menang dalam putusan pengadilan, akan tetapi ini merupakan hasil persekongkolan antara pengadilan dengan pemerintah, dan pemodal.

“Surat penggusuran dari PN Jakarta Timur ini adalah yang ketiga kalinya,” ujarnya.

Dikatakan dia, ribuan aparat dikerahkan untuk membela kepentingan pemodal: PT. Buana Estate, bahkan sebelumnya PN Jakarta Timur menggunakan preman yang mengakibatkan korban jiwa disisi warga.
11 aktifis rakyat ditangkap karena dianggap sebagai provokator saat membela hak2 warga dimana buldoser dan alat besar lainnya mulai dioperasikan.

Selain itu, kata dia, Gubernur Joko Widodo pun angkat tangan dengan kasus ini.

“Tidak perduli pada nasib warganya yang terlunta-lunta akibat penggusuran yang dilakukan dengan kekerasan sampai melukai warga. Padahal tidak dipungkiri bahwa saudara-saudara kita adalah yang memilih dalam pemilukada kemarin ini adalah pengingkaran terhadap suara rakyat miskin ternyata Perubahan yang dijanjikan adalah penggusuran,” tutur dia.

Oleh karena itu, pihaknya secara solidaritas menuntut pertama, agar melaksanakan pasal 33 UUD 1945 Asli, Tanah untuk Rakyat. Dan kedua, segera bebaskan aktifis rakyat yang ditangkap. Terakhir, tegakkan keadilan sosial.
(BS/IB)

Informasi lain :

“Kami minta agar Kepala Bea cukai ditindak karena telah menyalahgunakan kewenangannya dan berbuat sewenang-wenang terhadap para pengusaha,” teriak koordinator aksi Muhammad Rozi.

Dalam aksinya itu, para pendemo membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan : ‘Reformasi beacukai harga mati, Pecat kepala bea cukai dan Copot Wijayanta’.

Menurut Muhammad, generasi muda (mahasiswa dan pemuda) dengan memanfaatkan momentum kebangkitan nasional, Indonesia perlu berbenah diri di semua sektor, termasuk Dirjen Bea dan Cukai, karena memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi agar mampu memberikan dampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Kinerja Bea Cukai saat ini mengalami penurunan dan disertai maraknya pejabat BC nakal yang bersinergi dengan pengusaha importir nakal,” tegasnya.

Dia juga menegaskan, apabila aksi ini tidak ada respon maka pihaknya akan bergerak menduduki kantor Be Cukai.

Adapun tuntutan para pendemo adalah pertama, Mendesak Menkeu, Chatib Basri segera melakukan reforma Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kedua, Membuat regulasi agar arus keluar barang dipercepat (3-4 hari), agar mampu menopang APBN melalui pajak impor untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Meminta kepada Menkeu untuk menindak tegas, mencopot dan memberikan sangsi bagi pejabat bea cukai yang menyalahgunakan kewenangan serta menimbulkan kerugian negara serta mempersulit pengusaha seperti yang dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priuk Jakut, Wijayanta.
Keempat, Tindak tegas importir nakal (Penyelundup) yang merugikan pendapatan negara.
Kelima, Babat habis penyebab hight cost economy di Kepabeanan agar tidak menimbulkan citra negatif di dunia perdagangan Internasional yang dapat memperburuk citra bangsa Indonesia dimata dunia.

(BS/IB)

Informasi lain :

“Keempat paham tersebut harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi saat ini, pemuda harus mengedepankan keempat pilar tersebut sehingga dapat menjadi daya saing dengan negara lain,” ujarnya.

Hal itu dikemukakannya saat menjadi pembicara diskusi memperingati kebangkitan nasional bertema ‘Peran Pemuda dan Mahasiswa melalui 4 pilar kebangsaan untuk Membangun Kehidupan Politik Yang Cerdas Tanpa Konflik Pada Pemilu 2014′ yang di selenggarakan Leksma Jayabaya bekerjasama dengan BEM SeJakarta di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurutnya, tantangan terberat bagi bangsa Indonesia adalah untuk memegang empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Momentum kebangkitan nasional ini, dirinya berharap agar cita-cita kemerdekaan dapat terwujud terutama hak rakyat secara universal.

“Konsep kebangsaan ini menjadi modal masyarakat Indonesia untuk mencapai haknya,” ungkap dia.

(BS/IB)

Informasi lain :

“Dipundak pemudalah, terpatri nilai-nilai perjuangan masa depan bangsa dan negara ini,” demikian yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli saat Diskusi memperingati kebangkitan nasional bertema ‘Peran Pemuda dan Mahasiswa melalui 4 pilar kebangsaan untuk Membangun Kehidupan Politik Yang Cerdas Tanpa Konflik Pada Pemilu 2014′ yang di selenggarakan Leksma Jayabaya bekerjasama dengan BEM SeJakarta di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut dia, persoalan konflik dan kekerasan, Sara, ketidakadilan, diskriminasi serta kesenjangan sosial ekonomi didalam masyarakat sering menjadi titik retak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena tersebut, secara bertahap harus dikurangi dan dihilangkan.

“Oleh karena itu, pemuda dan pelajar mahasiswa harus bersatu jangan terpecah-pecah. Kalian harus mampu mengambil peran sebagai pelopor untuk memahami, menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai daya tangkal terhadap berbagai potensi yang mengancam keutuhan NKRI,” cetus dia.

Selain itu, kata dia, para pemuda harus bersatu menjadi agen perubahan dan mendorong kemajuan bangsa mewujudkan sesuatu lebih kontrukstif bukan hanya sikap yang berkeluh kesah.

“Pemuda harus meneruskan tongkat estafet perjuangan dan
mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar sebagai modal dasar,” tukas dia.

(BS/IB)

Informasi lain :

Namun semenjak kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada 15 tahun reformasi pasca tumbangnya masa orde baru, ada pergeseran nilai yang terjadi pada pemuda dan mahasiswa khususnya di Indonesia. Mulai dari bergesernya tenggang rasa antar sesama sikap apatis yang begitu tinggi, bahkan fenomena yang lagi marak sekarang yaitu Hedonism kaum muda. Jelas hal ini berakibat fatal terhadap keadaan bangsa saat ini.

“Segala bentuk persoalan bangsa hari ini yang tak kunjung bisa terselesaikan itu semua karena para pemuda dan mahasiswa yang belum bisa menyatu secara utuh dengan suatu visi yang sama di akibatkan adanya pergeseran nilai tersebut. Tetapi sebagai pemuda dan mahasiswa kita tidak boleh pesimis dengan keadaan tersebut,” ujar Koordinator Bem SeJakarta Akbar Mulia di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut dia, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan dihadapkan oleh pemilihan umum 2014. Dimana arah bangsa Indonesia untuk 5 tahun kedepan akan di tentukan. Saatnya peranan pemuda dan mahasiswa kembali dikobarkan dengan memberikan warna yang berbeda serta memperlihatkan bahwa pemuda dan mahasiswa betul-betul tidak hanya mampu membanggakan sejarah tetapi selalu mampu mengukir suatu sejarah baru untuk Indonesia.

“Hal ini bisa terwujud apabila pemuda dan mahasiswa mampu keluar dari pergeseran nilai yang menjangkit mahasiswa dan pemuda Indonesia saat ini. Pemahaman dengan 4 pilar kebangsaan hal ini bisa terwujud. NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 45. 4 Pilar inilah yang perlu ditanamkan secara baik dalam diri dan hati setiap pemuda dan mahasiswa Indonesia,” tegasnya.

Dikatakan dia, ketika hal ini bisa di wujudkan maka fenomena baik yang menjangkiti pemuda dan mahasiswa serta fenomena bangsa Indonesia akan secara perlahan membaik. Dengan pemilu 2014 pemuda dan mahasiswa mampu memperlihatkan peranannya untuk bangsa dan Negara Indonesia dalam menentukan pemimpin untuk Indonesia.

“Pada pemilu 2014 pemuda dan mahasiswa pun mampu berperan serta dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, terbuka, aman tentram tanpa ada konflik,” tutup dia.

(BS/IB)

Informasi lain :

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan perkara pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang berbunyi Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

“Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon,” ungkap hakim ketua MK Akil Mochtar, saat membacakan putusannya di MK, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Pemohon dalam persidangan ini adalah Boyamin dan Supriyadi selaku koordinator dan pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Mahkamah memutuskan frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1?81 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah merujuk pada putusannya dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2002 pada 8 Januari 2013 yang menyatakan ‘walaupun dalam KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, namun harus diinterpretasi secara luas.

Interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor tetapi harus mencakup masyarakat luas yang bisa diwakilkan perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Sebelumnya, pemohon merasa hak-hak konstitusional dirugikan sebab telah berkali-kali mengajukan praperadilan atas perkara-perkara korupsi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dituangkan dalam undang-undang. Namun, pengajuan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bukan pihak ketiga yang berkepentingan.

(BS/IB)

Informasi lain :